Berulang Kali Didemo Mahasiswa, Kadisdik Madina Terus Menghindar: Ada Apa?

WARTAMANDAILING.COM, Mandailing Natal – Sikap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) yang disebut-sebut selalu menghindar ketika mahasiswa menggelar aksi demonstrasi kembali menjadi sorotan.

Kali ini, Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Mandailing Natal (Komandan Madina) melalui Ketua Umumnya, Robi Nasution, menyampaikan sejumlah persoalan serius yang menjadi perhatian mereka, mulai dari dugaan intervensi program revitalisasi satuan pendidikan, pengadaan buku, dugaan pungutan liar (pungli) dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), hingga persoalan ribuan anak putus sekolah di Madina.

Robi Nasution menjelaskan, berdasarkan informasi yang dihimpun pihaknya, terdapat 10 Sekolah Dasar (SD), 8 Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta 13 satuan pendidikan TK/PAUD di Kabupaten Mandailing Natal yang menjadi penerima program revitalisasi Tahun Anggaran 2026.

Program revitalisasi tersebut menggunakan mekanisme swakelola yang menempatkan satuan pendidikan sebagai pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan sekaligus pertanggungjawaban kegiatan.

Namun, pihaknya mengaku menerima informasi mengenai dugaan intervensi oknum di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Madina, termasuk dugaan pengarahan atau pengondisian sekolah penerima agar menggunakan penyedia maupun rekanan tertentu.

“Kami juga menerima informasi adanya dugaan pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan melalui mekanisme swakelola program revitalisasi, tetapi justru diduga diarahkan atau dikendalikan pihak ketiga,” ungkap Robi, Selasa (17/11/2026).

Tidak hanya itu, Komandan Madina juga menyoroti dugaan adanya oknum di lingkungan dinas yang menerima fee sekitar 5 hingga 15 persen dari nilai anggaran setiap kegiatan revitalisasi.

Bacaan Lainnya

Dugaan Jual Beli Paket Proyek Konstruksi

Persoalan lain yang turut disoroti adalah kegiatan paket pekerjaan konstruksi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Madina.

Menurut Robi, pihaknya menerima informasi mengenai dugaan praktik jual beli proyek dengan nilai mencapai 10 hingga 15 persen dari total anggaran satu paket kegiatan.

Selain itu, Komandan Madina juga menyoroti pengadaan buku untuk tingkat SD dan SMP yang bersumber dari dana BOS Tahun Anggaran 2025 dan 2026.

Mereka mengaku menerima informasi adanya dugaan intervensi atau pengarahan oleh oknum di lingkungan Dinas Pendidikan terhadap satuan pendidikan agar melakukan pengadaan buku kepada pihak maupun penyedia tertentu.

Dugaan Pungli Administrasi Dana BOS

Tidak berhenti di situ, Komandan Madina turut mengungkap informasi mengenai dugaan pungutan liar dalam proses administrasi penyaluran maupun pencairan dana BOS Tahun Anggaran 2024 hingga 2026.

Robi menyebut, pihaknya menerima informasi adanya dugaan pungutan berkisar Rp200 ribu hingga Rp500 ribu, bahkan diduga terdapat pungutan dengan nominal lebih besar dalam proses administrasi tersebut.

Seluruh informasi tersebut, menurutnya, perlu ditelusuri dan diperiksa oleh pihak berwenang guna memastikan apakah benar terjadi penyimpangan dalam tata kelola pendidikan di Kabupaten Mandailing Natal.

1.370 Anak Putus Sekolah Jadi Sorotan

Di tengah berbagai dugaan persoalan tata kelola tersebut, Komandan Madina juga menyoroti persoalan sekitar 1.370 anak putus sekolah di Kabupaten Mandailing Natal.

Menurut Robi, persoalan tersebut membutuhkan perhatian serius dan langkah konkret pemerintah daerah untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat dalam memperoleh pendidikan.

Ia menilai, persoalan pendidikan tidak boleh hanya dilihat dari pembangunan fisik sekolah maupun penyerapan anggaran. Pemerintah juga harus memastikan tidak ada anak di Madina yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan akibat berbagai persoalan sosial maupun ekonomi.

Desak Bupati Perintahkan Pemeriksaan Khusus

Atas berbagai informasi dan dugaan tersebut, Komandan Madina mendesak Bupati Mandailing Natal agar segera menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta pejabat terkait untuk hadir memberikan tanggapan, penjelasan, serta jawaban tertulis terhadap seluruh aspirasi dan tuntutan yang telah disampaikan melalui tiga kali aksi unjuk rasa sebelumnya.

Mereka juga mendesak Bupati agar memerintahkan Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal melakukan pemeriksaan khusus terhadap dugaan intervensi dan pengondisian program revitalisasi satuan pendidikan Tahun Anggaran 2026, dugaan praktik jual beli paket pekerjaan konstruksi, dugaan intervensi pengadaan buku, serta dugaan penerimaan fee dan pungutan dalam administrasi dana BOS.

Selain itu, Komandan Madina meminta Bupati mengambil langkah evaluasi terhadap pejabat yang menjadi sorotan, termasuk Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Madina, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila ditemukan pelanggaran dan kelalaian dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya.

Menurut mereka, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian agar tidak menimbulkan dampak buruk terhadap tata kelola pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal.

Empat Kali Disurati Tak Mendapat Tanggapan

Robi Nasution juga menuturkan bahwa pihaknya telah melayangkan surat konfirmasi sebanyak empat kali kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Madina terkait sejumlah dugaan persoalan tersebut.

Namun, menurut keterangannya, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh tanggapan yang diharapkan.

Kondisi tersebut semakin memperkuat desakan Komandan Madina agar pimpinan daerah turun tangan dan memastikan setiap persoalan mendapatkan penjelasan secara terbuka.

“Jika tidak ada jawaban yang jelas dan akurat, kami akan kembali menggelar aksi unjuk rasa sekaligus membuat laporan kepada aparat penegak hukum terkait dugaan-dugaan yang telah kami temukan,” tegas Robi.

Publik Menunggu Penjelasan Kadisdik

Berulangnya aksi demonstrasi dan munculnya berbagai dugaan persoalan tersebut tentu menjadi perhatian publik. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai institusi yang mengelola sektor pendidikan dituntut mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta keterbukaan terhadap kritik masyarakat.

Mahasiswa dan pemuda memiliki hak menyampaikan aspirasi. Sementara pejabat publik memiliki tanggung jawab memberikan penjelasan atas kebijakan maupun pengelolaan anggaran yang menjadi kewenangannya.

Jangan sampai persoalan yang seharusnya dapat dijelaskan secara terbuka justru berkembang menjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Kini, publik menunggu keberanian dan keterbukaan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Madina untuk memberikan klarifikasi terhadap seluruh dugaan yang disampaikan Komandan Madina.

Media ini telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) melalui pesan tertulis WhatsApp. Namun, hingga berita ini diterbitkan, pesan konfirmasi tersebut belum mendapat tanggapan dari yang bersangkutan. (Has)

Contoh Gambar di HTML