WARTAMANDAILING.COM, Mandailing Natal – Organisasi Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Mandailing Natal (KOMANDAN Madina) kembali menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Mandailing Natal, Selasa (17/11/2026).
Aksi Jilid IV tersebut merupakan bentuk desakan kepada Bupati Mandailing Natal, H. Saipullah Nasution, agar segera memberikan kepastian tindak lanjut terhadap sejumlah aspirasi dan dugaan persoalan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) yang telah berulang kali disampaikan.
Ketua Umum KOMANDAN Madina, Robi Nasution, dalam orasinya menegaskan bahwa pihaknya kembali mendatangi Kantor Bupati karena hingga aksi keempat dilaksanakan, belum ada tanggapan resmi maupun kepastian penyelesaian atas sejumlah persoalan yang mereka sampaikan.
Menurut Robi, selama ini pihaknya hanya menerima janji bahwa aspirasi tersebut akan diteruskan kepada pimpinan daerah, tanpa disertai kejelasan mengenai tindak lanjut yang konkret.
“Kami kembali hadir di Kantor Bupati untuk meminta kepastian. Ini sudah aksi keempat kalinya. Bupati merupakan pimpinan tertinggi di daerah, sehingga kami berharap beliau dapat memberikan tanggapan langsung dan memastikan seluruh persoalan ini ditindaklanjuti. Jangan sampai aspirasi hanya dijawab dengan janji tanpa kepastian,” tegas Robi.
Robi juga menyoroti sikap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Madina yang menurutnya seharusnya mampu mencerminkan keteladanan sebagai seorang pejabat publik, baik dari segi pendidikan, integritas maupun tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Ia menilai, berbagai dugaan persoalan di lingkungan Disdikbud tersebut berpotensi mencoreng nama baik Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, khususnya kepemimpinan Bupati Saipullah Nasution, apabila tidak segera ditangani secara serius.
Lebih lanjut, Robi mengingatkan agar penempatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan berdasarkan prinsip meritokrasi dan proporsionalitas. Dengan demikian, pejabat yang diberikan amanah benar-benar memiliki kompetensi, integritas, serta kemampuan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Atas dasar itu, KOMANDAN Madina mendesak Bupati agar segera mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Madina serta mengambil langkah tegas, termasuk mencopot yang bersangkutan dari jabatannya apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya alasan yang sesuai dengan ketentuan.
Adapun sejumlah persoalan yang menjadi sorotan KOMANDAN Madina meliputi dugaan intervensi dan pengondisian dalam Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026, dugaan penerimaan fee oleh oknum terkait, dugaan praktik jual beli paket pekerjaan konstruksi di lingkungan Disdikbud, dugaan intervensi dan penerimaan fee dalam pengadaan buku yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun Anggaran 2025–2026, serta dugaan pungutan dalam proses administrasi penyaluran atau pencairan Dana BOS Tahun Anggaran 2024–2026.
Selain itu, KOMANDAN Madina turut menyoroti persoalan sekitar 1.370 anak putus sekolah di Kabupaten Mandailing Natal yang dinilai membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Berkaitan dengan berbagai dugaan tersebut, Robi mendesak Bupati agar memerintahkan Inspektorat melakukan Pemeriksaan Khusus (Riksus) terhadap sejumlah persoalan yang dilaporkan. Ia juga meminta agar hasil pemeriksaan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Setelah beberapa saat aksi berlangsung, Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Afrizal Nasution, hadir menemui massa aksi.
Dalam tanggapannya, Afrizal menyampaikan apresiasi atas aspirasi yang disampaikan KOMANDAN Madina. Ia juga menyatakan bahwa aspirasi tersebut akan diteruskan kepada Bupati dan pertemuan akan segera dijadwalkan.
“Terima kasih, kami mengapresiasi aspirasi KOMANDAN Madina. Aspirasi ini akan kami sampaikan kepada Bapak Bupati dan segera dijadwalkan pertemuannya. Nanti akan diinformasikan lebih lanjut,” ujar Afrizal.
Menanggapi pernyataan tersebut, Robi menegaskan bahwa KOMANDAN Madina akan menunggu kepastian tindak lanjut dari Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.
Namun, ia menyatakan bahwa apabila tidak ada kejelasan maupun langkah konkret terhadap aspirasi yang telah berulang kali disampaikan, pihaknya tengah mempersiapkan dan akan melaporkan sejumlah dugaan persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum (APH) agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
KOMANDAN Madina berharap Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal tidak mengabaikan aspirasi yang telah disuarakan hingga empat kali aksi unjuk rasa, melainkan segera mengambil langkah nyata demi memastikan tata kelola pemerintahan, khususnya sektor pendidikan, berjalan secara transparan dan akuntabel. (Has)
