WARTAMANDAILING.COM, Mandailing Natal – Direktur Eksekutif LSM Pengawasan, Penindakan, Penyelamatan, Penggunaan Keuangan Negara Republik Indonesia (P4KAN-RI), Zulkifli Tanjung pertanyakan sejauh mana pihak pemerintah dalam mengawasi atau perhatian terhadap kondisi RSUD Natal yang terletak di Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal.
Dikatakannya, melihat kondisi bangunan dan pengadaan fasilitas di rumah sakit tersebut terkesan mubazir dan pembiaran dari pihak terkait. Seolah tidak ada pengawasan didalamnya, baik dari segi pelayanan, kebersihan dan keamanannya.
“Saluran air dan limbahnya aja tampak tidak terurus oleh pihak RSUD, kemana perhatian Direkturnya selaku pimpinan di rumah sakit ini,” ujar Zulkifli, Selasa (25/8/2020).
“Kondisi bangunannya juga miris kita melihatnya, fasilitasnya banyak yang tidak digunakan, seakan-akan anggaran ke rumah sakit ini dipaksakan, terkesan mubazir pengadaannya,” sambungnya.
Ia menduga tidak sedikit anggaran yang dipermainkan pihak RSUD Natal atau sebutannya RSU dr. Husni Thamrin Natal. Sebab, anggaran yang dikelola pihak RSUD tersebut, dikatakan Zulkifli lagi, bersumber dari APBD.
“Sangat potensi mereka melakukan korupsi terhadap anggaran tersebut, misal, coba cek kebersihan rumah sakit itu, kemana anggaran perawatan dan pemeliharaan gedung itu,” cetusnya lagi.
Zulkifli berharap kepada pihak DPRD Kabupaten Mandailing Natal selaku wakil rakyat, melakukan sidak dan perhatian khusus atas kondisi gedung serta ketertiban administrasi di RSUD Natal itu.
“Kenapa saya katakan itu, sebab ada pembiaran dari pimpinan Rumah sakit itu, ketemu pimpinannya aja kesulitan kita, bagaimana dengan bawahannya?, itu harus ditertibkan,” pungkasnya.
Salah satu Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal, Asmaruddin Nasution dari Komisi IV terkait hal itu, kepada awak media mengatakan, dirinya beserta tim dari Komisi nya siap menindaklanjuti persoalan yang ada di RSUD tersebut.
“Silahkan informasikan ke kita jika ada kejanggalan-kejanggalan di rumah sakit itu, kami akan sidak dan segera membahas itu dalam agenda rapat nantinya,” ujar Angota Dewan dari Fraksi PAN itu.
Terpisah, Ketua Ormas Dewan Pimpinan Kabupaten Front Komunitas Indonesia satu (DPK FKI 1), Samsuddin Nasution mengatakan, berdasarkan hasil investigasi mereka di RSU tersebut, diduga anggaran yang digunakan baik untuk bangunan dan fasilitas di Rumah sakit itu tidak sesuai dan ada penyelewangan atau dapat dikatakan asal-asalan.
“Kami menemukan beberapa kejanggalan di rumah sakit itu, salah satunya minimnya fasilitas penanggulangan Covid-19 seperti penyediaan tempat cuci tangan bagi pengunjung dan tidak adanya tampak perawat yang menggunakan APD seperti yang ditegaskan pemerintah dalam mencegah penyebaran virus corona di area itu,” kata Samsuddin.
Mirisnya lagi, kata Samsuddin, lokasi disekitar rumah sakit itu sangat kotor, jauh dari kata higienis, yang mana di beberapa area terlihat ada beberapa saluran yang tersumbat, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan penyakit terhadap pasien bahkan kepada pengunjung.
“Kami berencana akan menyurati intansi terkait guna menindaklanjuti kejanggalan-kejanggalan tersebut,” pungkasnya. (Nas)
