Rapat Paripurna Pandangan Akhir Fraksi Amanah Berkarya Terhadap R-APBD Madina Tahun 2023

WARTAMANDAILING.COM, Mandailing Natal – DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan akhir fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang APBD Madina tahun anggaran 2023, di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Madina, Selasa (29/11/2022).

Rapat paripurna ini dipimpin oleh ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis SH, serta Wakil ketua DPRD Madina Harminsyah Batubara, Wakil Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Nasution, serta puluhan anggota DPRD Madina lainnya yang mengikuti rapat.

Pemerintah kabupaten Mandailing Natal dihadiri oleh Bupati Madina H.M.ja’far Sukhairi Nasution, sekretaris daerah (Sekda) Alamul Haq Daulay, serta forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) kabupaten Mandailing Natal.

Dalam rapat ini, perwakilan setiap fraksi menyampaikan pandangan akhir terhadap Ranperda tentang APBD Madina tahun anggaran 2023.

Misalnya, dengan penyampaian pandangan akhir fraksi amanah berkarya terhadap ranperda tentang APBD Madina tahun anggaran 2023, yang disampaikan ketua fraksi amanah Berkarya Nis’at Sidik Nasution.

Terjadinya kesenjangan pembangunan antar wilayah di Madina terutama di pantai barat, mereka seperti di anak tiri kan dalam pembangunan infrastruktur, untuk itu kami minta kepada pemerintah agar lebih fokus memperhatikan daerah pantai barat terutama kota Batahan.

“Apabila musim hujan jalanan seperti kubangan lumpur sehingga bukan seperti ibukota Kecamatan lainnya,” ujarnya.

Read More

Selain itu, persoalan pertanahan di daerah pantai barat banyak yang tumpang tindih kepemilikannya, terutama lahan masyarakat banyak yang diserobot oleh perusahaan-perusahaan besar, Namun sampai saat ini nampaknya belum ada penyelesaian yang jelas dan komprehensif terhadap hal tersebut dan dikhawatirkan akan mengakibatkan konflik sosial di tengah-tengah masyarakat.

“kami dari fraksi amanah berkarya minta pemerintah daerah agar mencari solusi dan penyelesaiannya, “jelasnya.

Dijelaskan, sementara penempatan pejabat pada eselon 2 tidak ada satupun putra pantai barat yang menempati posisi tersebut, akibat dari pada itu sehingga tidak ada yang mengakomodir dan memperjuangkan aspirasi masyarakat terutama di kecamatan batahan.

“Padahal banyak putra daerah yang mempunyai skill dan kemampuan untuk menduduki jabatan tersebut, sebagaimana yang disampaikan anggota DPRD Madina Muharuddin Umpan yang merupakan putra asli batahan,” utupnya. (Syahren)