WARTAMANDAILING.COM, Mandailing Natal – Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang ) kecamatan bertujuan menyepakati usulan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, selanjutnya akan dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) tahun 2025 setelah ditelaah berdasarkan prioritas pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikan Camat Kotanopan Ahmad Pamilu Daulay saat menyampaikan sambutan Bupati Madina Muhammad Jafar Sukhairi Nasution pada kegiatan Musrenbang Kecamatan Kotanopan tahun 2024 yang di pusatkan di Aula Kantor Camat Kotanopan, Kamis (22/02/2024).
Pada pelaksanaan Musrenbang itu hadir jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopincam), perwakilan dinas dan instansi kecamatan, para kepala desa dan BPD, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat serta berbagai pihak terkait pembangunan di tingkat kecamatan itu.
Juga turut serta Kepala Bapperida Mandailing Natal yang diwakili Sekretaris Ahmad Martua Nasution bersama kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se- Madina atau yang mewakili yang akan menangkap usulan masyarakat.
Pamilu menyampaikan, pembangunan merupakan tanggungjawab bersama meskipun domainnya berada pada pemerintah. Namun, keterlibatan atau partisipasi semua pihak sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator pembangunan.
“Partisipasi semua pihak dimulai dari proses perencaan, pelaksanaan, pengawasan hingga partisipasi dalam memelihara hasil-hasil pembangunan, “ucapnya.
Ia mengatakan, pelaksanaan Musrenbang hari ini merupakan lanjutan proses Musrenbang di masing desa/ kelurahan dan dilanjutkan dengan verifikasi usulan kegiatan sebagai salah satu indikator bahwa usulan kegiatan tersebut menjadi prioritas atau tidak prioritas untuk di bahas dalam Musrenbang kecamatan.
Melalui forum Musrenbang sebutnya, marilah bersama-sama mencari solusi terhadap permasalahan yang kita hadapi baik pemulihan ekonomi, pembangunan manusia, kemiskinan, pengangguran, kesehatan dan lainnya.
“Melalui momen Musrenbang ini, sampaikanlah gagasan yang konstruktif untuk menjawab masalah yang kita hadapi tersebut, “ujarnya.
Lebih jauh Ahmad Pamilu mengungkapkan bahwa pada tahun 2024, Pemkab Madina telah melakukan penyesuaian belanja daerah karena penyelenggaraan pesta demokrasi berupa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, kemudian pemilihan legislatif.
Selanjutnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Selain itu, pemerintah juga merealisasikan Universal Health Coverage (UHC) dimana 96,39 persen penduduk Madina terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan.
Hal ini lanjutnya, harus dimaklumi akan berimplikasi pada berkurangnya pembangunan infrastruktur dan belanja modal di tahun ini. Kemampuan daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan masih terbatas.
Untuk itu, tidak semua program akan terakomodir. Namun, Pemkab Madina terus berusaha untuk mencari sumber pembiayaan lainnya seperti APBD propinsi, APBN ataupun kerjasama dengan swasta.
“Saya mengajak seluruh elemen masyarakat dan seluruh yang hadir untuk aktif berpartisipasi dalam Musrenbang ini. Suara dan aspirasi kita sangat berarti dalam pembangunan ke depan. Mari secara bersama-sama mewujudkan Madina yang lebih baik, berdaya saing dan sejahtera, “tuturnya.
Hasil pengamatan, Musrenbang itu para peserta menyampaikan berbagai masukan maupun usulan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 yang selanjutnya dapat dimuat dalam RKPD tahun 2025 setelah ditelaah berdasarkan prioritas pembangunan daerah.
Melalui forum Musrenbang itu, para peserta berharap adanya solusi terhadap permasalahan yang dihadapi seperti bidang infrastruktur, bidang kesehatan (JPS), pemulihan ekonomi dan kemiskinan serta pemerintahan desa. (Munir Lubis).