WARTAMANDAILING.COM, Mandailing Natal — Angka anak putus sekolah di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Berdasarkan data yang disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Madina, jumlah anak yang tercatat putus sekolah mencapai 1.370 orang.
Kepala Dinas Pendidikan Madina, dr. MHD Faisal S, mengatakan jumlah tersebut tergolong tinggi. Data itu mencakup anak pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
“Menurut saya, siswa putus sekolah di Madina tergolong tertinggi di Sumatera Utara. Kejadian anak putus sekolah di Madina mencapai 1.370 anak. Jumlah ini meliputi SD dan SMP,” ujar Faisal kepada awak media, Selasa (1/9/2026), di sela-sela kunjungannya ke keluarga yang memiliki empat anak yang tidak bersekolah.
Menurut Faisal, angka tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan statistik. Di balik data tersebut terdapat ribuan anak yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan, dengan latar belakang persoalan yang kemungkinan berbeda-beda.
Karena itu, Dinas Pendidikan Madina berkomitmen untuk terus berupaya menekan angka putus sekolah. Pemerintah, kata Faisal, memiliki kewajiban untuk memastikan hak dasar setiap anak dalam memperoleh pendidikan dapat terpenuhi.
“Kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal berkomitmen untuk terus menekan angka tersebut. Artinya, hak dasar anak wajib kita penuhi,” tegasnya.
Sebagai langkah awal, Faisal telah menginstruksikan jajaran Dinas Pendidikan, termasuk pengawas dan Koordinator Wilayah (Korwil), untuk turun langsung ke lapangan.
Tim tersebut diminta melakukan pendataan sekaligus menggali penyebab anak-anak sampai putus sekolah. Menurut Faisal, langkah tersebut penting agar pemerintah dapat menentukan bentuk penanganan yang sesuai dengan persoalan yang dihadapi masing-masing anak.
“Atas jumlah itu, saya sudah mengingatkan tim, antara lain pengawas dan Korwil, untuk turun dan mendata apa penyebab anak-anak kita putus sekolah. Apakah masalah administrasi atau hal lainnya, atau memang masalah ekonomi,” jelasnya.
Faisal menilai, mengetahui akar persoalan menjadi langkah penting sebelum menentukan kebijakan penanganan. Sebab, anak yang berhenti sekolah karena persoalan ekonomi tentu membutuhkan pendekatan yang berbeda dengan anak yang terkendala administrasi, persoalan keluarga, maupun faktor lainnya.
Ia pun meminta agar hasil pendataan tersebut segera disampaikan kepadanya sebagai bahan untuk menentukan langkah selanjutnya.
“Terkait dengan jumlah tersebut, saya harapkan data atau laporan itu dalam dua minggu ini sudah sampai kepada saya, agar kita tahu penindakan ini akan jadi seperti apa,” ujarnya.
Faisal berharap hasil pendataan nantinya menjadi dasar bagi Dinas Pendidikan Madina untuk mengambil langkah konkret dalam mengembalikan anak-anak yang putus sekolah ke jalur pendidikan.
Menurutnya, mengembalikan seorang anak ke bangku sekolah bukan sekadar menyelesaikan persoalan administrasi pendidikan, tetapi merupakan bagian dari upaya menyelamatkan masa depan generasi muda Madina.
Bukan Sekadar Angka Statistik
Persoalan tersebut mendapat perhatian dari mantan guru pengajar, Askolani Nasution. Ia menilai angka 1.370 anak bukanlah jumlah yang kecil dan dampaknya akan dirasakan dalam jangka panjang apabila tidak segera ditangani.
“Angka 1.370 anak bukan jumlah yang kecil. Dampak pastinya akan ada sejumlah itu juga 20 tahun yang akan datang yang tidak memahami pengetahuan dasar. Misalnya, tidak terampil baca tulis, tidak terampil berhitung, dan lain-lain,” kata Askolani.
Menurutnya, kondisi masyarakat yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar mungkin masih lebih sering ditemukan puluhan tahun lalu. Namun, persoalannya menjadi berbeda jika kondisi tersebut masih terjadi pada masa sekarang.
“Kalau 40 tahun yang lalu mungkin biasa ditemukan orang yang tidak tamat SD dan SMP. Tapi zaman sekarang, apalagi 20 tahun yang akan datang, masalah ini bukan lagi sebatas angka statistik putus sekolah. Tetapi menjadi aib peradaban,” ujarnya.
Askolani menilai, anak-anak yang tidak memperoleh pendidikan yang cukup berpotensi menghadapi persaingan yang semakin berat ketika memasuki dunia kerja.
“Mereka dipastikan akan tersisih dalam dunia kerja. Lalu masuk ke lapangan kerja tradisional. Sementara lapangan kerja tradisional 20 tahun yang akan datang dipastikan tidak akan memadai lagi untuk sumber pendapatan keluarga,” katanya.
Ia mengingatkan, kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan sosial baru apabila tidak diantisipasi sejak sekarang. Menurutnya, keterbatasan pendidikan dan kesempatan kerja dapat membuat kelompok tersebut semakin rentan terhadap berbagai persoalan sosial.
“Dan itu rentan menjadi ladang yang subur bagi kriminalitas,” ujarnya.
Karena itu, Askolani mendorong pemerintah daerah tidak berhenti pada pendataan, tetapi segera menyusun langkah penanganan yang jelas, terukur, dan berkelanjutan.
“Karena itu mereka harus didorong untuk menyelesaikan pendidikannya minimal setingkat SLTA. Pemerintah daerah harus mengambil langkah yang tegas dan terukur untuk menuntaskan masalah ini,” pungkasnya.
Tingginya angka putus sekolah tersebut menjadi pekerjaan rumah bersama. Pemerintah diharapkan mampu menemukan akar persoalan dari setiap kasus dan menghadirkan solusi yang tepat, sehingga tidak ada lagi anak di Madina yang harus kehilangan kesempatan untuk belajar dan meraih masa depan. (Has)
