WARTAMANDAILING.COM, Mandailing Natal – Ratusan warga Desa Sopo Batu menggelar aksi unjuk rasa dengan mendatangi kantor bupati guna menyampaikan tuntutan agar pemerintah daerah mengambil tindakan tegas terhadap Kepala Desa Sopo Batu.
Dalam aksi tersebut, massa membawa poster dan spanduk yang berisi berbagai tuntutan terkait persoalan yang mereka nilai terjadi di lingkungan pemerintahan desa. Warga meminta bupati tidak tinggal diam dan segera melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan kepala desa.
“Kami datang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Kami berharap Bupati bisa mengambil langkah tegas sesuai aturan yang berlaku,” ujar salah satu peserta aksi saat menyampaikan orasi. Senin (11/5/2026).
Aksi warga berlangsung di bawah pengawalan aparat keamanan guna menjaga situasi tetap kondusif. Massa secara bergantian menyampaikan aspirasi dan meminta agar pemerintah daerah segera menindaklanjuti tuntutan yang mereka sampaikan.
Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi Gabungan Mahasiswa, Pemuda, dan Masyarakat Desa Sopo Batu menyampaikan bahwa aksi tersebut dilakukan dengan mengedepankan semangat kepedulian terhadap masa depan desa serta komitmen menjaga prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa.
Mereka menilai pengelolaan Dana Desa Sopo Batu Tahun Anggaran 2023, 2024, dan 2025 telah menimbulkan berbagai pertanyaan, keresahan, dan kekecewaan di tengah masyarakat akibat dugaan minimnya transparansi dan lemahnya tanggung jawab dalam pelaksanaan pemerintahan desa.
Selain itu, massa aksi juga menyoroti sejumlah pembangunan desa yang diduga tidak berjalan sebagaimana mestinya, termasuk proyek pembangunan bronjong yang dinilai mangkrak dan belum memberikan manfaat jelas bagi masyarakat. Warga juga menduga adanya pengadaan fiktif serta penggunaan anggaran yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.
Tidak hanya itu, warga menilai kondisi pemerintahan desa saat ini memprihatinkan. Beberapa perangkat desa disebut diduga tidak lagi berdomisili di Desa Sopo Batu sehingga pelayanan kepada masyarakat dianggap tidak maksimal.
Bahkan, dalam kurun waktu kurang lebih satu tahun terakhir, masyarakat mengaku jarang bahkan tidak pernah melihat kepala desa berada dan menjalankan tugas secara langsung di Desa Sopo Batu. Kondisi tersebut dinilai mencerminkan lemahnya tanggung jawab moral dan administratif terhadap amanah masyarakat.
Atas dasar itu, massa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah daerah, di antaranya:
- Mendesak Bupati Mandailing Natal agar tidak tutup mata terhadap dugaan pengelolaan Dana Desa Sopo Batu Tahun Anggaran 2023 hingga 2025 yang dinilai minim transparansi dan menimbulkan keresahan masyarakat.
- Mendesak pemerintah daerah melalui Inspektorat dan instansi terkait segera melakukan audit investigatif secara menyeluruh terhadap penggunaan anggaran desa, baik kegiatan fisik maupun nonfisik yang diduga bermasalah.
- Meminta evaluasi terhadap proyek pembangunan bronjong yang diduga mangkrak, tidak selesai pelaksanaannya, dan dinilai menghabiskan anggaran tanpa hasil yang jelas bagi masyarakat.
- Mendesak pemerintah daerah membuka secara transparan seluruh dokumen realisasi penggunaan Dana Desa Sopo Batu kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
- Meminta pemberian sanksi tegas terhadap aparatur maupun pihak yang terbukti lalai, menyalahgunakan jabatan, atau melanggar prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa.
- Mendesak pemerintah daerah mengambil langkah tegas terhadap kondisi pemerintahan desa yang dinilai tidak berjalan efektif, termasuk terkait keberadaan kepala desa yang disebut jarang berada di desa dalam kurun waktu sekitar satu tahun terakhir.
- Mendesak pemerintah daerah agar tidak membiarkan dugaan penyimpangan dana desa serta lemahnya pelayanan pemerintahan desa terus terjadi karena dinilai berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Dalam aksi tersebut, Asisten I Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Sahnan Pasaribu, yang menerima massa aksi menyampaikan agar masyarakat memberikan waktu kepada pemerintah daerah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap persoalan yang disampaikan warga.
“Berikan kami waktu untuk melakukan audit secara menyeluruh,” ujar Sahnan Pasaribu di hadapan massa aksi.
Pernyataan tersebut disambut sorakan dan harapan dari peserta aksi agar pemerintah daerah benar-benar menindaklanjuti tuntutan masyarakat secara serius dan terbuka.
Aksi berlangsung hingga siang hari dan berakhir tertib setelah perwakilan warga diterima untuk berdialog dengan pihak pemerintah daerah. Aparat keamanan tetap berjaga di sekitar lokasi guna memastikan situasi tetap aman dan kondusif. (Has).
