WARTAMANDAILING.COM, Medan – Kebijakan ekonomi yang digagas Presiden Prabowo Subianto atau yang dikenal dengan sebutan Prabowonomics dinilai sebagai langkah strategis mengembalikan perekonomian Indonesia pada jalur yang sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.
Menurut Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Gus Irawan Pasaribu, arah kebijakan yang berpihak pada rakyat ini wajar saja menghadapi perlawanan keras dari kelompok yang selama ini diuntungkan oleh sistem lama.
Pernyataan itu disampaikan Gus Irawan kepada wartawan usai mencoba fasilitas lapangan Padel di Jalan Bunga Asoka, Medan, baru-baru ini.
Sebelumnya, tempat ini dikenal dengan nama QS Futsal. Bersama tim Bank Sumut, ia menyempatkan diri memaparkan pandangannya soal arah kebijakan ekonomi nasional saat ini.
Menurutnya, konsep ekonomi yang diusung Presiden Prabowo sejalan dengan pemikiran almarhum Soemitro Djojohadikusumo, tokoh ekonomi nasional yang menekankan penguatan ekonomi kerakyatan.
“Prabowonomics adalah antitesis dari sistem kapitalisme dan liberalisme yang selama ini kita jalankan. Sudah terlalu lama kita menyimpang dari Pasal 33 UUD 1945, sehingga praktiknya menjadi ‘yang besar memangsa yang kecil’,” tegas Gus Irawan.
Ia menjelaskan, Pasal 33 mengamanatkan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berasas kekeluargaan, cabang produksi penting dikuasai negara, serta seluruh kekayaan alam dikelola untuk kemakmuran rakyat.
Prinsip inilah yang kini mulai diluruskan lewat berbagai program seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, hingga pemerataan akses ekonomi.
“Tentu saja akan ada perlawanan. Selama puluhan tahun, kelompok oligarki dan korporasi besar merasa nyaman dengan sistem lama. Mereka bisa menguasai pasar, menekan pelaku usaha kecil, dan meraup keuntungan sebesar-besarnya,” ujarnya.
Salah satu kebijakan yang paling ditentang adalah rencana pembentukan Badan Ekspor. Lembaga ini bertugas mencatat seluruh transaksi keluar komoditas nasional guna menutup kebocoran pendapatan negara akibat praktik manipulasi harga.
“Selama ini banyak terjadi under invoicing dan transfer pricing. Misalnya, barang yang dijual ke pasar internasional senilai Rp200.000 dicatat hanya Rp100.000. Akibatnya, negara kehilangan pajak miliaran rupiah. Saat pemerintah mulai menertibkan ini, muncul tekanan, terlihat dari anjloknya harga tandan buah segar sawit dari Rp3.200 menjadi Rp2.400 per kilogram. Itu bentuk perlawanan,” jelasnya.
Namun, Gus Irawan menegaskan tekanan itu takkan menghentikan langkah pemerintah. “Negara ini kaya sumber daya alam, tapi kenapa rakyat masih banyak yang belum sejahtera? Karena selama ini hasil kekayaan alam tidak dinikmati secara adil. Itu yang ingin diluruskan,” katanya.
Ia menambahkan, semangat ekonomi berkeadilan ini selaras dengan nilai konstitusi maupun ajaran agama. “Dalam Islam pun tidak boleh ada yang kelaparan di tengah orang yang berkecukupan. Prinsip inilah yang menjadi dasar kebijakan saat ini,” ucapnya.
Bukti nyata keberpihakan itu terlihat dari penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen menjadi Rp6.500 per kilogram, naik signifikan dari sebelumnya hanya Rp4.000–Rp5.000.
Begitu juga jagung ditetapkan Rp5.500 per kilogram, dengan Perum Bulog ditugaskan menyerap panen untuk melindungi petani dari permainan harga.
Di Tapsel, semangat ini diwujudkan lewat program pembangunan 1.000 unit kolam budi daya ikan dan penanaman jagung di lahan seluas 10.000 hektar. Dukungan semakin terasa dengan kebijakan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) 0 persen bagi warga di daerah terdampak bencana.
“Selama ini ironis: kredit untuk perusahaan besar dapat bunga rendah, sementara rakyat kecil dibebani bunga tinggi. Sekarang Pak Presiden mengubahnya. Kami sangat berterima kasih, modal ini sangat membantu warga mengembangkan usaha,” ujar Gus Irawan.
Ia juga menyoroti praktik persaingan tidak sehat di sektor peternakan, di mana kartel menekan harga jual hingga merugikan peternak. Sebagai solusi, pihaknya menjajaki kerja sama dengan mitra yang menerapkan sistem pembagian keuntungan lebih adil, sekaligus mengembangkan peternakan untuk memasok kebutuhan program Makan Bergizi Gratis.
“Baru kali ini ada pemimpin yang berani meluruskan sistem ekonomi agar kembali ke konstitusi. Meskipun mendapat tekanan, saya yakin langkah ini akan membawa kedaulatan ekonomi yang sesungguhnya untuk rakyat,” pungkasnya. (r)
